Pekerja : Tunggakan Gaji Bisa Dicicil Asal Diselesaikan Sampai Akhir Bulan Ini

Buntok, Kalteng. Setelah mendengar hasil keputusan rapat dari para Direksi PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) pada Rabu (6/4) di Jakarta mengenai kesanggupan pembayaran dari Perusahaan dengan cicilan, Dinsosnakertrans segera menyampaikan hal tersebut kepada para pekerja. (Baca : Mediasi Ketiga Ditunda, Pekerja Ajukan Mosi Tidak Percaya)

Pertemuan Pekerja dengan Tim Bidang Hub. Industrial Dinsosnakertrans -
Kab. Barito Selatan, Rabu (6/4), di Aula Dinsosnakertrans Buntok. 

Dari hasil pembicaraan pihak Dinsosnakertrans dengan para Pekerja dengan mengacu pada keadaan di lapangan serta faktor kebutuhan lain yang sangat mendesak dan menjadi terbengkalai akibat berlarut-larutnya penyelesaian oleh pihak Perusahaan, maka hasil kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

Manajemen PT BPM Tak Hadiri Mediasi Ketiga, Pekerja Ajukan Mosi Tidak Percaya

Pekerja mengadakan pertemuan dengan personil Bidang Hubungan Industrial
di Aula Dinsosnakertrans Buntok, Rabu (6/4).

Buntok, Kalimantan Tengah. Pertemuan mediasi ketiga dengan agenda perselisihan hak pekerja PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) pada Rabu (6/4) ditunda. Mediasi tahap akhir itu tidak bisa dilaksanakan karena tanpa dihadiri pihak manajemen perusahaan.

Sementara itu dari pihak pekerja hadir belasan orang. Mereka ditemui personil Bidang Hubungan Industrial dan menggelar pertemuan di Aula Dinsosnakertrans.

“Kami mendesak agar pertemuan ini sebagai mediasi terakhir baik ada atau tidak dari pihak direksi perusahaan. Karyawan sekarang sudah datang sesuai undangan, kalau direksi tidak datang itu bukan kesalahan kami“ terang Riko, salah satu pekerja.

Direksi Minta Mediasi Ketiga Ditunda, Karyawan Tak Mau Kompromi Lagi

Pertemuan mediasi ketiga dengan agenda perselisihan hak pekerja PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) sedianya akan digelar pada Rabu (6/4) di aula Dinsosnakertrans Buntok. Namun dikabarkan dari pihak direksi Senin kemarin mengirimkan permintaan ke Dinsosnakertrans untuk menunda pertemuan dan minta mediasi dijadwal ulang.

Alasannya, pihak direksi perlu untuk merapatkannya terlebih dulu di internal mereka. Dan karena kesibukan masing-masing, untuk sementara mereka belum bisa bertemu.

Menanggapi hal tersebut dari pihak karyawan tetap akan mendatangi kantor Dinsosnakertrans pada Rabu besok untuk memenuhi undangan yang sudah diterima sejak Kamis minggu lalu.

Lagi, Dinsosnakertrans Akan Gelar Mediasi Ketiga Perselisihan Hak Pekerja PT BPM

Undangan Media ke-3 (Terakhir)

Untuk kali ketiga Dinsosnakertrans Kabupaten Barito Selatan akan menggelar pertemuan mediasi dengan agenda Perselisihan Hak Pekerja PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) pada Rabu, 6 April 2016.

Mediasi ketiga ini akan menjadi pertemuan mediasi terakhir sehingga diharapkan dari pihak perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan tunggakan gaji pekerja sebanyak enam bulan dan memasuki bulan ketujuh per April ini.

Apabila tidak, kemungkinan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Mediator HI adalah dengan menerbitkan anjuran yang apabila anjuran tersebut juga tetap tidak dilaksanakan maka akan limpahkan ke Pengadilan Persilisihan Hubungan Industrial (PPHI) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Undangan Mediasi Kedua Dihadiri Direksi dan Komisaris

Untuk kali kedua Mediator Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kabupaten Barito Selatan menggelar pertemuan mediasi Perselisihan Hak Pekerja PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) pada Senin. 21 Maret 2016 di Aula Dinsosnakertrans di Buntok.

Undangan disampaikan kepada kedua belah pihak yakni pekerja dan manajemen perusahaan. Jika dalam mediasi pertama manajemen perusahaan tidak hadir, kali ini dihadiri Bapak Yudha Tresno sebagai anggota direksi dan Bapak Suwarno sebagai komisaris. Dari pihak karyawan dihadiri sejumlah perwakilan.

Kliping Berita: Manajemen PT BPM Mangkir dari Mediasi

Pertemuan Mediasi Perselisihan Hak Pekerja PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) pada 29 Februari 2016 di Aula Dinsosnakertrans Kabupaten Barito Selatan di Buntok tidak dihadiri oleh pihak Direksi perusahaan. Berikut ini berita yang dimuat di Harian Borneo News edisi 1 Maret 2016.


Manajemen PT BPM Mangkir dari Mediasi 

Perwakilan pekerja PT Bara Prima Mandiri (Dok. BorneoNews)

KARYAWAN PT Bara Pri­ma Mandiri (BPM) kecewa deng­an­ manajemen peru­sahaan yang tidak hadir da­lam rapat mediasi. Sudah lima bulan mereka be­lum digaji.

Heriko Priono, perwakilan karyawan meng­aku­ kecewa karena pihak pe­rusahaan tidak hadir, pada­hal­ mediasi ini penting untuk mengetahui apakah gaji me­re­ka dibayar atau tidak.

“Perusahaan tidak ada iti­kad baik, karena mereka­ tidak hadir dalam mediasi­ ini,” katanya, Senin (29/2/2016).

Meski PT BPM mangkir, tapi karyawan dan dinsosna­kertrans akan mencari solusi agar tuntutan mereka dika­bul­kan. Dalam mediasi itu me­reka sepakat dengan ta­war­an dinas. Mereka nanti akan memang­gil mana­jemen perusahaan.

Kar­yawan lainnya, Kharis me­ngatakan meski hasil kese­pa­katan antara karyawan dan dinas akan ditindaklanju­ti­ dengan pengawasan, tapi pi­hak dewan juga harus di­beritahu masalah.

Selain tidak membayar gaji karyawan, ternyata selam tiga tahun ini PT BPM tidak mem­bayar sewa kontrakan rumah yang dijadikan kantor. “Sudah tiga tahun kontrak­ rumah tidak dibayar, Setahun­nya­ Rp82,5 juta,” harapnya.

Kasi Perselisihan dan Per­sya­ratan Kerja Dinsosnakertrans Barsel, Satriansyah men­gatakan kewenangan peng­awas nanti bisa memang­gil manajemen perusahaan untuk diperiksa. Hasilnya akan diserahkan ke penyidik PPNS.

“Ini dilakukan karena se­mua direksi PT BPM semua di Ja­karta, kerana itu dalam ma­salah ini kami agak kesulit­an menanganinya,” ucapnya. Pihak perusahaan sudah dikirimi surat panggilan hingga ketiga kali, tapi tetap tidak digubris. (URIUTU DJAPAER/ B-6)

Undangan Mediasi Pertama Tak Dihadiri Direksi

Setelah pekerja PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) diminta menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) I & II dari Januari - Februari 2016 dan ternyata tidak menghasilkan keputusan apapun (karena RUPS tidak memenuhi kuorum) dan tuntutan gaji pekerja atas gaji yang belum dibayarkan belum direalisasikan, Dinsosnakertrans melalui mediator memanggil pekerja dan pimpinan perusahaan untuk pertemuan mediasi pada 29 Februari 2016. Namun dari pihak direksi perusahaan tidak hadir, dan mediasi pun tidak dapat dilakukan.

Surat Undangan Mediasi Pertama, 29/2/2016

Dinsosnakertrans memberikan opsi mediator mengeluarkan anjuran, atau akan dilimpahkan ke bagian pengawasan. Dengan anjuran dari mediator diharapkan perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya, namun apabila tidak dilaksanakan maka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Sementara apabila melalui langkah pengawasan, maka diperlukan pemeriksaan sampai tiga tahap, yang apabila tidak dilaksanakan sampai dengan pemeriksaan ketiga maka akan dilimpahkan ke penyidik yang selanjutnya akan disidangkan di pengadilan pidana umum.

Kedua opsi sama-sama memiliki konsekuensi. Melalui anjuran jika tidak dilaksanakan akan berlanjut ke PPHI yang prosesnya panjang. Sementara melalui pengawasan harus dimulai dari tahapan awal lagi meski dari proses yang telah berlangsung di mediator sudah ada indikasi kuat ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pekerja minta waktu untuk berunding sebelum memutuskan untuk mengambil salah satu dari dua opsi tersebut.

Pengaduan Pekerja PT BPM ke Dinsosnakertrans Buntok

Karena janji manajemen PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) untuk membayarkan gaji pekerja yang tertunggak sebelum Natal 25 Desember 2015 tidak direalisasikan, maka pekerja menyampaikan aduan secara tertulis mengenai permasalahan tersebut ke Dinsosnakertrans Kabupaten Barito Selatan di Buntok per tanggal 17 Desember 2015.

Dalam aduan tersebut pekerja meminta agar gaji yang tertunggak segera dibayarkan dan diputuskan apakah pekerja masih akan tetep dipekerjakan, dirumahkan atau di-PHK. Secara lebih detail berikut kronologinya disampaikan dalam Surat Pengaduan berikut ini:

Notulen rapat pekerja, 17/12/2015

Daftar hadir rapat pekerja

Surat pengaduan pekerja ke Dinsosnakertrans di Buntok