Pertemuan mediasi kedua diliput oleh Harian Borneo News, 22 Maret 2016.
Ada beberapa catatan dari kami, yang sudah kami sampaikan juga ke pihak redaksi.
Judul "Karyawan PT BPM Ancam Bekukan Aset Jika Gaji 6 Bulan Tidak Dibayar" kurang tepat, karena pembekuan aset bukan ancaman dari karyawan. Tapi itu konsekuensi yang telah disepakati peserta yang hadir, dan pembekuan/sita aset akan dilakukan oleh pemerintah daerah selanjutnya untuk menyelesaikan hak karyawan yang belum dibayar.
Selain itu, jika perusahaan tidak membayarkan tunggakan gaji sampai batas waktu, karyawan mendesak pemda setempat mengambil alih aset untuk menyelesaikan tunggakan gaji karyawan. Yang akan menjualkan adalah dari pihak Pemda, bukan karyawan. Aset disita oleh Pemda untuk dibayarkan kepada karyawan.
Tampilkan postingan dengan label Koran BorneoNews. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Koran BorneoNews. Tampilkan semua postingan
Selasa, 22 Maret 2016
Rabu, 02 Maret 2016
Kliping Berita: Manajemen PT BPM Mangkir dari Mediasi
Pertemuan Mediasi Perselisihan Hak Pekerja PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) pada 29 Februari 2016 di Aula Dinsosnakertrans Kabupaten Barito Selatan di Buntok tidak dihadiri oleh pihak Direksi perusahaan. Berikut ini berita yang dimuat di Harian Borneo News edisi 1 Maret 2016.
Manajemen PT BPM Mangkir dari Mediasi
KARYAWAN PT Bara Prima Mandiri (BPM) kecewa dengan manajemen perusahaan yang tidak hadir dalam rapat mediasi.
Sudah lima bulan mereka belum digaji.
Heriko Priono, perwakilan karyawan mengaku kecewa karena pihak perusahaan tidak hadir, padahal mediasi ini penting untuk mengetahui apakah gaji mereka dibayar atau tidak.
“Perusahaan tidak ada itikad baik, karena mereka tidak hadir dalam mediasi ini,” katanya, Senin (29/2/2016).
Meski PT BPM mangkir, tapi karyawan dan dinsosnakertrans akan mencari solusi agar tuntutan mereka dikabulkan. Dalam mediasi itu mereka sepakat dengan tawaran dinas. Mereka nanti akan memanggil manajemen perusahaan.
Karyawan lainnya, Kharis mengatakan meski hasil kesepakatan antara karyawan dan dinas akan ditindaklanjuti dengan pengawasan, tapi pihak dewan juga harus diberitahu masalah.
Selain tidak membayar gaji karyawan, ternyata selam tiga tahun ini PT BPM tidak membayar sewa kontrakan rumah yang dijadikan kantor. “Sudah tiga tahun kontrak rumah tidak dibayar, Setahunnya Rp82,5 juta,” harapnya.
Kasi Perselisihan dan Persyaratan Kerja Dinsosnakertrans Barsel, Satriansyah mengatakan kewenangan pengawas nanti bisa memanggil manajemen perusahaan untuk diperiksa. Hasilnya akan diserahkan ke penyidik PPNS.
“Ini dilakukan karena semua direksi PT BPM semua di Jakarta, kerana itu dalam masalah ini kami agak kesulitan menanganinya,” ucapnya. Pihak perusahaan sudah dikirimi surat panggilan hingga ketiga kali, tapi tetap tidak digubris. (URIUTU DJAPAER/ B-6)
Manajemen PT BPM Mangkir dari Mediasi
 |
| Perwakilan pekerja PT Bara Prima Mandiri (Dok. BorneoNews) |
Heriko Priono, perwakilan karyawan mengaku kecewa karena pihak perusahaan tidak hadir, padahal mediasi ini penting untuk mengetahui apakah gaji mereka dibayar atau tidak.
“Perusahaan tidak ada itikad baik, karena mereka tidak hadir dalam mediasi ini,” katanya, Senin (29/2/2016).
Meski PT BPM mangkir, tapi karyawan dan dinsosnakertrans akan mencari solusi agar tuntutan mereka dikabulkan. Dalam mediasi itu mereka sepakat dengan tawaran dinas. Mereka nanti akan memanggil manajemen perusahaan.
Karyawan lainnya, Kharis mengatakan meski hasil kesepakatan antara karyawan dan dinas akan ditindaklanjuti dengan pengawasan, tapi pihak dewan juga harus diberitahu masalah.
Selain tidak membayar gaji karyawan, ternyata selam tiga tahun ini PT BPM tidak membayar sewa kontrakan rumah yang dijadikan kantor. “Sudah tiga tahun kontrak rumah tidak dibayar, Setahunnya Rp82,5 juta,” harapnya.
Kasi Perselisihan dan Persyaratan Kerja Dinsosnakertrans Barsel, Satriansyah mengatakan kewenangan pengawas nanti bisa memanggil manajemen perusahaan untuk diperiksa. Hasilnya akan diserahkan ke penyidik PPNS.
“Ini dilakukan karena semua direksi PT BPM semua di Jakarta, kerana itu dalam masalah ini kami agak kesulitan menanganinya,” ucapnya. Pihak perusahaan sudah dikirimi surat panggilan hingga ketiga kali, tapi tetap tidak digubris. (URIUTU DJAPAER/ B-6)
Sabtu, 27 Februari 2016
Kliping Berita : Lima Bulan Tak Digaji Karyawan Tuntut PT BPM
Berikut ini berita yang dimuat di BorneoNews tanggal 26 Februari 2016.
SEKITAR 30 karyawan PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) di Desa Patas, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan menuntut segera dibayar. Sebab selama lima bulan, mereka belum menerima gaji dari perusahaan batubara itu.
Heriko Priono, perwakilan karyawan menyebut sebelumnya mereka sudah bicara dengan manajemen perusahaan. Kala itu mereka dijanjikan akan segera dibayar.
Janji itu baru bisa dipenuhi setelah perusahaan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dulu. “Kita menunggu sampai dua kali pasca perusahaan menggelar RUPS, namun tetap tidak ada hasilnya. Alasan mereka karena dalam RUPS yang hadir tidak kourum,” kata Heriko kapada Borneonews via telepon seluler, Jumat (26/2/2016).
Karena tidak ada keputusan, maka dia mengadukan masalah ini ke Dinsosnakertrans Barsel pada Desember 2015. Setelah itu Direksi PT BPM dipanggil, tapi sayangnya surat panggilan hanya dibalas dengan surat oleh manajemen perusahaan. Intinya dalam itu mereka menuntut gaji karyawan dibayar.
Di sisi lain mereka juga menilai Dinsosnakertrans kurang serius menangani perusahaan yang telah menelantarkan karyawannya. Sudah dua bulan lebih aduan mereka disampaikan, tapi belum ada tindakan.
Heriko menerima informasi jika Senin (20/2/) Dinsosnakertrans akan melakukan mediasi dengan perusahaan. “Informasi itu baru kita terima, namun surat resminya belum kita terima,” ucapnya.
Entah benar atau tidak ada mediasi. Jika tidak ada kejelasan, maka mereka akan mengadu ke DPRD dan bupati untuk menyelesaikan tuntutannya.
Dikonfirmasi, Kabid Pengawasan Hubungan Industri dan Jamsostek pada Dinsosnakertrans Barsel, Yus Bimarsono sedang tidak ada di tempat, tapi lagi ke Palangka Raya. Saat ditelpon dan di SMS tidak dibalas.
Begitu juga dengan perwakilan manajemen perusahaan, Udin saat ditelepon dan di SMS juga tidak direspon.
Diketahui, PT BPM adalah perusahaan PMA pemegang izin usaha pertambangan berlokasi di Desa Patas. Sejak akhir 2014, produksinya terhenti. Saat tersisa Sekitar 30-an karyawan dan sejak Oktober 2015 gajinya belum dibayar hingga sekarang.
SEKITAR 30 karyawan PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) di Desa Patas, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan menuntut segera dibayar. Sebab selama lima bulan, mereka belum menerima gaji dari perusahaan batubara itu.
Heriko Priono, perwakilan karyawan menyebut sebelumnya mereka sudah bicara dengan manajemen perusahaan. Kala itu mereka dijanjikan akan segera dibayar.
Janji itu baru bisa dipenuhi setelah perusahaan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dulu. “Kita menunggu sampai dua kali pasca perusahaan menggelar RUPS, namun tetap tidak ada hasilnya. Alasan mereka karena dalam RUPS yang hadir tidak kourum,” kata Heriko kapada Borneonews via telepon seluler, Jumat (26/2/2016).
Karena tidak ada keputusan, maka dia mengadukan masalah ini ke Dinsosnakertrans Barsel pada Desember 2015. Setelah itu Direksi PT BPM dipanggil, tapi sayangnya surat panggilan hanya dibalas dengan surat oleh manajemen perusahaan. Intinya dalam itu mereka menuntut gaji karyawan dibayar.
Di sisi lain mereka juga menilai Dinsosnakertrans kurang serius menangani perusahaan yang telah menelantarkan karyawannya. Sudah dua bulan lebih aduan mereka disampaikan, tapi belum ada tindakan.
Heriko menerima informasi jika Senin (20/2/) Dinsosnakertrans akan melakukan mediasi dengan perusahaan. “Informasi itu baru kita terima, namun surat resminya belum kita terima,” ucapnya.
Entah benar atau tidak ada mediasi. Jika tidak ada kejelasan, maka mereka akan mengadu ke DPRD dan bupati untuk menyelesaikan tuntutannya.
Dikonfirmasi, Kabid Pengawasan Hubungan Industri dan Jamsostek pada Dinsosnakertrans Barsel, Yus Bimarsono sedang tidak ada di tempat, tapi lagi ke Palangka Raya. Saat ditelpon dan di SMS tidak dibalas.
Begitu juga dengan perwakilan manajemen perusahaan, Udin saat ditelepon dan di SMS juga tidak direspon.
Diketahui, PT BPM adalah perusahaan PMA pemegang izin usaha pertambangan berlokasi di Desa Patas. Sejak akhir 2014, produksinya terhenti. Saat tersisa Sekitar 30-an karyawan dan sejak Oktober 2015 gajinya belum dibayar hingga sekarang.
Langganan:
Postingan (Atom)